Page 339 - Konstitusionalisme Agraria

Salah satu pembatasan kewenangan Presiden tersebut
terdapat dalam pengelolaan keuangan negara. Berkaitan dengan hal
tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembelian 7% saham
divestasi PT. NNT merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan
pemerintahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara,
yang harus tunduk pada konstitusi, undang-undang, dan/atau
tidak melampaui kewenangan lembaga negara yang lain, yang juga
diberikan oleh konstitusi. Dalam perkara yang disengketakan
tersebut, anggaran yang akan dipergunakan oleh Pemerintah untuk
membeli 7% saham PT. NNT dilakukan dalam bentuk investasi
jangka panjang non-permanen bersumber dari mata anggaran Pusat
Investasi Pemerintah (PIP) di dalam APBN.
Sengketa ini muncul sebab Presiden mendalilkan bahwa
pembelian 7% saham PT. NNT tersebut merupakan investasi
jangka panjang non-permanen, bukan investasi langsung
dalam bentuk penyertaan modal sehingga tidak memerlukan
persetujuan DPR. Apalagi mata anggaran untuk melakukan investasi
tersebut sudah ada di APBN. Pada sisi lain, DPR berpendapat bahwa
pembelian saham tersebut merupakan penyertaan modal yang
berimplikasi pada pemisahan bagian kekayaan negara dalam
sebuah perusahaan swasta karena terjadi transfer of ownership
karena adanya Divestitur Shares Sale Agreement bertanggal 11 Mei
2010 antara PIP dengan Nusa Tenggara Partnership B.V., sehingga
pembelian saham tersebut memerlukan persetujuan DPR. Selain
itu DPR mengakui bahwa mata anggaran untuk melakukan investasi
tersebut ada di dalam APBN tetapi detail penggunaannya belum
disetujui oleh DPR.
Menurut Mahkamah Konstitusi, dana investasi pemerintah
(reguler) melalui PIP pada APBN TA 2011 sebanyak Rp.1 triliun
tidak dapat serta merta digunakan oleh Presiden untuk pembelian
saham PT. NNT karena penggunaan tersebut belum dibahas dan
disetujui bersama DPR. Pembahasan dan persetujuan bersama
tersebut, tidak berarti bahwa terdapat persetujuan bertingkat atas
APBN. Pembahasan dan persetujuan bersama DPR diperlukan
guna memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat

308 Konstitusionalisme Agraria