Page 334 - Konstitusionalisme Agraria
P. 334
“Menimbang bahwa terlepas dari Pemohon tidak memenuhi
syarat kedudukan hukum, Mahkamah perlu menegaskan, agar
Menteri yang diberi wewenang oleh Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang
menyatakan, “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan”, memperhatikan aspirasi daerah dan masyarakat
daerah tersebut serta peraturan perundang-undangan lain
yang berkaitan. Dalam kasus Pemohon a quo, di atas tanah
milik penduduk yang merupakan kawasan transmigrasi yang oleh
Termohon ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya telah diterbitkan
Sertifikat Hak Atas Tanah-nya lebih dahulu. Oleh karena itu,
menurut Mahkamah akan lebih memenuhi rasa keadilan
masyarakat apabila Menteri Kehutanan melakukan revisi terhadap
surat keputusan a quo. Permasalahan yang terjadi antara Pemohon
dan Termohon seharusnya diselesaikan secara internal sebagai
satu kesatuan Pemerintahan Negara Indonesia yang, antara lain,
bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan
Pembukaan UUD 1945.”
Mahkamah Konstitusi memberikan arahan meskipun perkara
ini tidak bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, maka ada
baiknya Menteri melakukan perubahan terhadap keputusannya yang
berkaitan dengan penetanan Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
untuk memberikan keadilan bagi warga transmigran yang telah
memiliki sertipikat hak atas tanah di wilayah tersebut.
30. SKLN Wilayah Usaha Pertambangan: Pemda Kutai Timur
Vs Menteri ESDM
Pemda Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
mengajukan perkara sengketa kewenangan lembaga terhadap
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Perkara ini
diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara
No. 3/SKLN-IX/2011. Pemohon mendalilkan bahwa kewenangan
konstitusionalnya di bidang energi dan sumber daya mineral telah
diambil oleh Menteri ESDM dengan diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara (UU Minerba). Mahkamah Konstitusi memutuskan
Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 303
