Page 342 - Konstitusionalisme Agraria

Hakim Konstitusi Harjono, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki,
dan Ahmad Fadlil Sumadi. Dengan empat hakim konstitusi
yang melakukan dissenting opinion menunjukan pengambilan
keputusan dalam putusan ini sangat alot dikarenakan ada 4 orang
hakim yang tidak setuju dan lima orang hakim setuju. Dengan
kata lain formasi pengambilan keputusan adalah 4:5. Dalam
putusan seperti ini, Ketua Mahkamah Konstitusi adalah menjadi
penentu karena dalam pengambilan keputusan, Ketua Mahkamah
Konstitusi adalah hakim terakhir yang memberikan keputusan.
55
Pada dasarnya pendapat berbeda dari hakim konstitusi dalam
putusan ini meliputi hal berikut.

1. Promotion of National Interest
Hakim Konstitusi Harjono dan Maria Farida Indarti dalam
dissenting opinion menyampaikan bahwa Presiden tidak
perlu mendapat persetujuan dari DPR untuk melakukan
pembelian 7% saham PT. NNT dengan mendasarkan terlebih
dahulu kedudukan Kontrak Karya antara Pemerintah dengan
PT. NNT. Di dalam Pasal 24 Kontrak Karya tersebut terdapat
klausula Promosi Kepentingan Nasional (Promotion of National
Interest) yang kemudian diterjemahkan dengan menjadikan
Pemerintah ataupun swasta nasional sebagai pihak yang
diprioritaskan untuk melakukan pembelian saham dalam
divestasi yang dilakukan oleh PT. NNT. Klausula Promosi
Kepentingan Nasional terikat kuat dengan ketentuan Pasal
33 Ayat (3) UUD 1945 bahwa dalam pengelolaan bumi, air,
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yaitu
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga Promosi
Kepentingan Nasional menjadi prasyarat yang harus ada
(conditio sine quo non) akan disetujuinya Kontrak secara
keseluruhan oleh Pemerintah.

55 Perkara ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada tanggal
30 Juli 2012 dan dibacakan pada tanggal 31 Juli 2012 ketika Ketua Mahkamah Konstitusi pada
waktu dijabat oleh Moh. Mahfud MD.

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 311