Page 347 - Konstitusionalisme Agraria

secara konstitusional tunduk pada ketentuan Pasal 23 UUD
1945. Artinya, anggaran pembelian tersebut harus telah
termuat di dalam UU APBN dan sebagai pelaksanaan
harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat di bawah pengawasan DPR.
Manakala anggaran untuk pembelian tersebut belum atau tidak
termuat dalam UU APBN maka anggaran tersebut dimasukkan
dalam RUU APBN pada tahun berikutnya. Atau, manakala
dalam keadaan tertentu Presiden memerlukan dana untuk
suatu investasi sebagai tindakan penyelamatan perekonomian
negara, sedangkan dana tersebut tidak termuat dalam UU
APBN, hal demikian adalah wajar manakala diperlukan ijin
atau persetujuan DPR sesuai dengan fungsinya dalam bidang
anggaran.
Menurut Ahmad Fadlil Sumadi seharusnya Mahkamah
Konstitusi menjatuhkan putusan yang mengabulkan
permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu bahwa Presiden
tidak memerlukan persetujuan DPR lagi dalam menggunakan
anggaran yang telah ditentukan dalam UU APBN untuk
pembelian saham divestasi PT. NNT, dan menolak permohonan
Presiden untuk selain dan selebihnya, yaitu bahwa Presiden
memerlukan persetujuan DPR dalam menggunakan
keuangan negara yang belum atau tidak ditentukan dalam UU
APBN untuk pembelian saham divestasi PT. NNT dimaksud.

B. Klasifikasi Perkara

Perkara konstiusional terkait dengan permasalah tanah dan
sumber daya alam di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan dua
kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu kewenangan pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945 (PUU) dan kewenangan untuk
menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 (SKLN). Perkara ini
bisa dibedakan atas objek yang dipermasalahkan maupun kepada
subjek yang menjadi para pihak dalam perkara konstitusional

316 Konstitusionalisme Agraria