Page 345 - Konstitusionalisme Agraria

DPR. Dalam hal tidak ada dana anggaran, sedangkan kewajiban
negara tersebut harus dilakukan secepatnya, maka Presiden
dapat menggunakan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 27
ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa dalam
keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan
dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran.

4. Persetujuan DPR bukan untuk menolak
Achmad Sodiki dalam pendapatnya menyampaikan bahwa
pembelian 7% PT. NNT sangat berarti bagi kedudukan
bangsa dan negara untuk mendekati realisasi sumber daya
alam bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Seharusnya
dengan jatuh temponya 7% saham tersebut untuk dibeli
negara, dalam hal ini Presiden dan DPR sudah harus
mengantisipasi penyediaan dananya. Seandainya dana
tersebut belum dialokasikan maka tetap menjadi tugas negara
untuk mempersiapkannya. Persetujuan DPR untuk divestasi
yang dibutuhkan oleh Presiden bukan dalam arti menolak,
tetapi bersama-sama DPR dan Presiden mempersiapkan
dana tersebut dari manapun sumbernya karena hal tersebut
adalah amanat konstitusi. Mengingat upaya negara untuk
memperkuat kepemilikan saham pada perusahaan-perusahaan
yang bekerja dalam bidang sumber daya alam tidaklah mudah,
maka pembelian 7% saham divestasi PT. NNT tidak boleh
dilewatkan begitu saja. Karena ini merupakan kesempatan
emas yang tidak boleh disia-siakan demi kejayaan bangsa
dan generasi yang akan datang.

5. Penafsiran kontemporer
Selain itu hakim konstitusi Achmad Sodiki juga menyampaikan
bahwa dalam perkara ini semestinya penafsiran yang digunakan
bukan penafsiran yang tekstual dan rigid, melainkan penafsiran
yang kontemporer dan dinamis. Dalam hal ini, Achmad Sodiki

314 Konstitusionalisme Agraria