Page 348 - Konstitusionalisme Agraria

tersebut. Dalam pengujian undang-undang, berdasarkan objek yang
dipermasalahkan, undang-undang yang paling sering diuji kepada
Mahkamah Konstitusi adalah UU Kehutanan, yaitu UU No. 41 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 yang
telah diuji sebanyak tujuh kali. Disusul kemudian dengan UU No.
56
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang
telah diuji sebanyak 5 kali, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas telah diuji sebanyak 4 kali, UU Ketenagalistrikan sebanyak
dua kali dan sisanya 10 undang-undang lain masing-masing telah
diuji satu kali.

Tabel 11. Klasifikasi Putusan Perkara PUU terkait Tanah
dan Sumber Daya Alam (2003-September 2014)

Tidak Ditarik
No Kategori pemohon Dikabulkan Ditolak Jumlah
diterima kembali
1 UU Kehutanan 3 2 2 1 8
2 UU Minerba 4 1 - 0 5
3 UU Migas 2 0 2 0 4
4 Ketenagalistrikan 1 1 0 0 2
5 Lain-lain 3 6 2 0 11
Jumlah 13 10 6 1 30

Tiga puluh putusan Mahkamah Konstitusi itu telah menguji
sebanyak empat belas undang-undang di bidang tanah dan sumber
daya alam lainnya baik yang dibentuk sebelum reformasi maupun
pada masa reformasi. Bahkan yang paling banyak diuji adalah
undang-undang yang dibentuk sejak reformasi dilakukan. Dari
tiga puluh putusan itu, dua puluh lima diantaranya adalah putusan
pengujian terhadap undang-undang yang dibuat sejak reformasi
1998. Hal ini mengindikasikan bahwa undang-undang yang

56 Sebenarnya ada delapan perkara pengujian UU Kehutanan yang diregistrasi di
Mahkamah Konstitusi (sampai Juli 2013). Satu perkara lainnya adalah Perkara No. 54/PUU-
VIII/2010 yang diajukan oleh salah seorang pengusaha. Namun belum sempat perkara ini
diputus oleh Mahkamah Konstitusi, pemohonnya menarik kembali permohonan yang telah
didaftarkan.

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 317