Page 353 - Konstitusionalisme Agraria

Tahun 2009, pemerintah dan DPR menghidupkan kembali ketentuan
sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling
system) yang sebelumnya menjadi alasan utama Mahkamah
Konstitusi membatalkan UU No. 20 Tahun 2002. Namun bertolak
belakang dengan putusan tahun 2003, Mahkamah Konstitusi
menolak permohonan pengujian UU No. 30 Tahun 2009 ketika UU
Ketenagalistrikan yang baru itu diuji ke Mahkamah Konstitusi.
Dalam konteks persoalan minyak dan gas bumi, Mahkamah
Konstitusi pernah membuat putusan dalam perkara No. 002/
PUU-I/2003 bahwa menaikan harga Bahan Bakar Migas (BBM) tidak
boleh hanya mengacu kepada kenaikan harga pasar yang di dalam
undang-undang tersebut diistilahkan sebagai harga “persaingan
usaha yang sehat dan wajar.” Dalam menaikan harga BBM pada
tahun 2005, Presiden mengeluarkan Perpres No. 55 Tahun 2005
tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri. Di
dalam Perpres yang konsideransnya mengacu kepada UU No. 22
Tahun 2001 tentang Migas itu mengubah istilah harga “persaingan
usaha yang sehat dan wajar” dengan istilah “harga keekonomian.’
Disebutkan di dalam Perpres itu bahwa “Harga jual eceran Bahan
Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selanjutnya
disesuaikan dengan harga keekonomian yang dapat berupa kenaikan
atau penurunan harga.” Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga
Keekonomian adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan
MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah 15 %
(lima belas per seratus). Adapun pengertian dari MOPS dalam Pasal
1 angka (4) adalah Mid Oil Platt’s Singapore (MOPS) adalah harga
transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura.
Pada intinya, yang dimaksud dengan “harga persaingan
usaha yang sehat dan wajar” dan “harga keekonomian” sama-sama
merupakan tolak ukur untuk menaikan harga BBM berdasarkan
harga pasar internasional (Ali, 2007:120). Jadi, cara pemerintah
dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara
ini adalah dengan melahirkan terminologi baru yang memberikan
kesan berbeda, meskipun pada intinya sama dengan apa yang telah
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

322 Konstitusionalisme Agraria