Page 356 - Konstitusionalisme Agraria

untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan, maka kawasan itu sudah
dianggap sebagai dasar yuridis untuk menentukan wilayah kawasan
hutan sehingga bisa diterapkan ketentuan pidana. Hal ini bukan saja
sekadar terdapatnya kontradiksi internal (contradictio in terminis),
tetapi lebih mendasar dari itu adalah sebuah “pembangkangan”
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahaya dari ketentuan
ini adalah kriminalisasi terhadap masyarakat yang berada di dalam
dan di sekitar kawasan hutan yang selama ini berkonflik dengan
pemerintah dan pengusaha karena tidak ada kepastian hukum
mengenai batas kawasan hutan. UU Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan akan semakin membuat masyarakat mengalami
represi dari ketidakdilan dan masalah ketidakpastian hukum
mengenai batas kawasan hutan.
Belum lagi bila dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d UU
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan
bahwa: “Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat
geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan.” Padahal
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, kekuatan yuridis dari
kawasan hutan diperoleh setelah ada penetapan kawasan hutan oleh
pemerintah, bukan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan.
Ketentuan-ketentuan yang kontradiktif dalam UU Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan menunjukan siasat dari pemerintah
dan DPR dalam menghindari prinsip-prinsip konstitusionalitas
undang-undang terkait dengan tanah dan sumber daya alam lainnya.
Bahkan penegak hukumpun melakukan siasat ketika Mahkamah
Konstitusi membatalkan dasar hukum yang digunakannya dalam
perkara yang ditanganinya berkaitan dengan konflik perkebunan.
Seperti pada pada perkara Perkara No. 423/Pid.B/2011/PN.Spt pada
Pengadilan Negeri Sampit dan Putusan Perkara No. 52/PID/2012/
PT.PR pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya atas nama terdakwa
Mulyani Handoyo Bin Supeno. Kasus ini pada mulanya adalah
kriminalisasi terhadap Mulyani Handoyo yang berkonflik dengan
perusahan perkebunan sawit PT. Buana Artha Sejahtera (PT. BAS),
anak perusahaan dari Sinar Mas Group yang menanami kelapa sawit
di tanah masyarakat Desa Biru Maju, Kalimantan Tengah.

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 325