Page 354 - Konstitusionalisme Agraria

Pemerintah juga melakukan siasat dalam menyikapi putusan
Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU No. 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air. Dalam putusan Perkara No. 058-059-060-
063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 mengenai pengujian UU
Sumber Daya Air, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para
pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa UU Sumber Daya
Air bersifat konstitusional bersyarat (conditionally constitutional)
sepanjang dalam pelaksanaannya mengacu kepada prinsip-prinsip
yang terdapat di dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi.
Salah satu prinsip penguasaan negara yang digariskan dalam putusan
tersebut adalah kewenangan negara untuk melakukan pengurusan,
yang sebenarnya merupakan penegasan dari putusan Mahkamah
Konstitusi dalma pengujian UU Ketenagalistrikan. Kewenangan
negara untuk melakukan pengurusan itu dilakukan dengan cara
memberikan izin, lisensi atau konsesi kepada pihak swasta maupun
rakyat yang mengelola sumber daya air.
Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yang
dikeluarkan tidak berapa lama setelah Putusan MK tersebut,
memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan
perjanjian, bukan memberikan izin, kepada pihak yang mendapatkan
hak mengusahakan penyelenggaraan air minum berdasarkan
lelang. Ketentuan di dalam PP No. 16 Tahun 2005 berpotensi
57
bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,
karena tidak mengikuti alur pikiran yang ada dalam pertimbangan
hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Pada persoalan ini nampak
bahwa pemerintah tidak memperhatikan prinsip-prinsip dalam
pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menilai
konstitusionalitas UU Sumber Daya Air.

57 Pasal 64 ayat (3) PP No. 16 Tahun 2005 berbunyi:“Pelibatan koperasi dan/atau badan
usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip persaingan
yang sehat melalui proses pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
Sementara itu, Pasal 64 ayat (5) berbunyi: “Koperasi dan/atau badan usaha swasta yang
mendapatkan hak berdasarkan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengadakan
perjanjian dalam penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya.

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 323