Page 349 - Konstitusionalisme Agraria
P. 349
dibuat sejak reformasi paling banyak dipandang merugikan hak
konstitusional para pemohon.
Selain melihat klasifikasi berdasarkan jenis undang-undang
yang diuji, klasifikasi juga dapat dilihat berdasarkan kategori
pemohon yang mengajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi.
Pengklasifikasian berdasarkan kategori pemohon menunjukan pihak
yang paling sering menggunakan Mahkamah Konstitusi sebagai
sarana untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.
Tabel 12. Klasifikasi Perkara PUU berdasarkan Pemohon
Tidak Ditarik
No Kategori pemohon Dikabulkan Ditolak Jumlah
diterima kembali
1 Ornop/petani/ 9 4 2 0 15
masyakat adat
2 Pengusaha 3 4 1 1 9
3 Kepala daerah 2 1 1 0 4
4 Lain-lain - - 2 0 2
Jumlah 14 9 6 1 30
Dari kategori pemohon nampak bahwa Ornop yang paling
sering mengajukan pengujian undang-undang di bidang tanah dan
sumber daya alam. Ornop ini termasuk rakyat petani, masyarakat
adat, organisasi yang bergerak pada isu lingkungan, bantuan
hukum, keadilan sosial, organisasi masyarakat adat, serikat buruh
bahkan sampai pada organisasi keagamaan yang tampil dihadapan
Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pihak berperkara. Dari empat
belas putusan Mahkamah Konstitusi yang pemohonnya adalah
Ornop, sembilan diantaranya dikabulkan oleh Mahkamah Kontitusi
baik untuk keseluruhan maupun sebagian. Empat diantaranya
ditolak dan dua yang tidak dapat diterima oleh Mahkamah
Konstitusi. Dengan demikian, secara kuantitatif, menggunakan
Mahkamah Konstitusi bagi Ornop terbilang memberikan perubahan
yang berarti sebab lebih dari setengah permohonan yang diajukan
dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
318 Konstitusionalisme Agraria