Page 350 - Konstitusionalisme Agraria

Para pengusaha pun juga menjadikan Mahkamah Konstitusi
sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-haknya. Terdapat
sembilan putusan yang pemohonnya adalah pengusaha maupun
asosiasi pengusaha di bidang sumber daya alam. Tiga dari
permohonan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, empat
ditolak, satu yang tidak dapat diterima, dan satu perkara dicabut
sendiri oleh pemohonnya. Dalam beberapa permohonan yang
ditolak bahkan Mahkamah Konstitusi memperkuat tanggungjawab
perusahaan dalam pemanfaatan sumber daya alam seperti dalam
putusan pengujian UU Perseroan Terbatas dimana Mahkamah
Konstitusi menyatakan bahwa Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL) berbeda dengan Corporate Social Responsibility (CSR)
bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam.
Bagi Mahkamah Konstitusi bedanya TJSL merupakan kewajiban
perusahaan, sedangkan CSR yang berkembang pada banyak negara
bersifat sukarela (voluntary).
Kepala daerah pun menjadikan Mahkamah Konstitusi menjadi
sarana untuk mengamankan kewenangannya di bidang sumber daya
alam. Terdapat empat perkara yang pemohonnya adalah para bupati.
Bahkan untuk perkara No. 45/PUU-IX/2011 mengenai pengujian
konstitusionalitas definisi kawasan hutan dalam UU Kehutanan,
pemohonnya adalah lima orang bupati dari Kalimantan Tengah.
Dari empat perkara itu, dua diantaranya dikabulkan oleh Mahkamah
Konstitusi, satu ditolak dan satu tidak dapat diterima. dua perkara
yang dikabulkan itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada
tahun 2012. Melihat kecenderungan itu, bisa jadi dikemudian hari
Mahkamah Konstitusi akan lebih sering dipergunakan oleh kepala
daerah untuk menjadi arena mempertaruhkan kewenangannya
selaku kepala daerah otonom untuk memperbesar kendalinya atas
sumber daya alam di daerah berhadapan dengan pemerintah pusat.
Pengklasifikasian berdasarkan kategori pemohon menunjukan
bahwa Mahkamah Konstitusi benar-benar telah dipergunakan
sebagai arena kontestasi para pihak, baik itu rakyat, Ornop,
pengusaha dan kepala daerah untuk memperebutkan penguasaan
dan kemanfaatan dari pengelolaan sumber daya alam.

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 319