Page 355 - Konstitusionalisme Agraria

Tidak berhenti disitu, dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pembangkangan
serupa juga terlihat. Hal ini berkaitan dengan definisi kawasan hutan
yang telah diubah oleh putusan MK dalam Pekara No. 45/PUU-IX/2011
mengenai pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Putusan Mahkamah Konsitusi dalam perkara itu mengubah definisi
kawasan hutan yang sebelumnya berbunyi: “Kawasan hutan adalah
wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah
untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap” menjadi:
“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.” Dengan demikian yang dimaksud dengan
kawasan hutan adalah yang telah dikeluarkan penetapannya oleh
Pemerintah yang dalam praktiknya dilakukan melalui Keputusan
Menteri Kehutanan.
Definisi kawasan hutan dalam UU No. 18 Tahun 2013
Pemberantasan Perusakan Hutan memang telah sesuai dengan definisi
baru kawasan hutan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang
menyebutkan bahwa “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.” Namun kalau melihat secara sistematik dengan
mengkaitkan dengan ketentuan lain, maka ada kontradiksi karena
dilakukan perluasan definisi kawasan hutan ketika mendefinisikan
perusakan hutan dalam Pasal 1 angka 3 UU Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan: “Perusakan hutan
adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk,
ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.”

Definisi dalam Pasal 1 angka 3 UU Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan memperluas lagi definisi kawasan
hutan yaitu bukan saja kawasan yang telah ditetapkan menjadi
kawasan hutan, tetapi juga yang telah ditunjuk, ataupun yang
sedang dalam proses pengukuhan untuk ditetapkan sebagai kawasan
hutan. Dengan demikian, ketika suatu kawasan baru ditunjuk

324 Konstitusionalisme Agraria