Page 351 - Konstitusionalisme Agraria

Sementara itu dalam kaitan dengan kewenangan Mahkamah
Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antara
lembaga negara terdapat tiga permohonan. Dua dari tiga permohonan
itu diajukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kutai Timur dari Kalimantan Timur. Dalam perkara itu yang menjadi
termohon adalah Menteri, antara lain Menteri Kehutanan dan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu terdapat satu
perkara yang pemohonnya adalah Presiden dengan Termohonnya
DPR dan BPK. Dilihat dari amar putusannya, dua dari tiga perkara
tersebut amar putusannya Tidak Dapat Diterima karena permohonan
bukan merupakan sengketa kewenangan yang penyelesaiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Terdapat satu perkara
yang permohonannya Ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena
permohonannya dipandang tidak memiliki alasan konstitusional
yang kuat.

Tabel 13. Klasifikasi Perkara SKLN terkait Tanah dan
Sumber Daya Alam

No No Perkara Pemohon Termohon Pokok Amar
persengketaan putusan
1 2/SKLN- Pemda Panajam Menteri Penepatan Taman Tidak dapat
IX/2011 Paser Utara, Kehutanan Hutan Rakyat Bukit diterima
Kalimantan Soeharto
Timur
2 3/SKLN- Pemda Menteri Kewenangan Tidak dapat
IX/2011 Kutai Timur, ESDM menentukan WP, diterima
Kalimantan WUP, dan WIUP
Timur
3 2/SKLN-X/ Presiden DPR dan Kewenangan Ditolak
2012 BPK pembelian 7%
saham divestasi PT.
NNT

320 Konstitusionalisme Agraria