Page 311 - Konstitusionalisme Agraria
P. 311
mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk
melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia
meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka
untuk menanam modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat
yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat
yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti
hutan kita dan kesuburan tanah, harus tetap terpelihara. Bahwa dalam
pembangunan negara dan masyarakat bagian pekerja dan kapital
nasional makin lama makin besar, bantuan tenaga dan kapital asing,
sesudah sampai pada satu tingkat makin lama makin berkurang …”
(Mohammad Hatta, Bung Hatta Menjawab, hal. 202 s.d. 203, PT. Toko
Gunung Agung Tbk. Jakarta 2002).
Dalam pendapat Mohammad Hatta tersebut tersirat bahwa
pemberian kesempatan kepada asing karena kondisi negara/
pemerintah belum mampu dan hal tersebut bersifat sementara.
Idealnya, negara yang sepenuhnya mengelola sumber daya alam.
Dalam konteks minyak dan gas bumi, menurut Mahkamah
Konstitusi, yang harus dilakukan adalah bentuk penguasaan tingkat
pertama dimana negara melalui Pemerintah melakukan pengelolaan
secara langsung atas sumber daya alam dalam hal ini Migas. Oleh
karena itulah, keberadaan BP Migas yang hanya melakukan fungsi
pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Migas, dan tidak
melakukan pengelolaan secara langsung, karena pengelolaan Migas
pada sektor hulu baik eksplorasi maupun eksploitasi dilakukan
oleh Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha bukan milik
negara berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, efisien, dan
transparan. Menurut Mahkamah Konstitusi model hubungan antara
BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau
Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas mendegradasi makna
penguasaan negara atas sumber daya alam Migas yang bertentangan
dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
3 Kelemahan BP Migas
Di dalam putusan itu Mahkamah Konsitusi “membubarkan”
keberadaan BP Migas dengan tiga alasan utama, yaitu: Pertama,
280 Konstitusionalisme Agraria
