Page 304 - Konstitusionalisme Agraria

termasuk dalam kelompok masyarakat yang wilayah maupun
tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan
serta masyarakat yang akan terkena dampak, sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah untuk mengaturnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap
menghormati dan menegakkan hak-hak asasi manusia.

22. PUU Minerba IV: Kepentingan pengusaha pertambangan
Johan Murod dan empat rekannya sesama pengusaha
pertambangan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Timah
Indonesia (APTI) dan Asosiasi Tambangan Rakyat Daerah
(ASTRADA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan
pengujian terhadap UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi
dengan perkara No. 30/PUU-VIII/2010. Pada intinya permohonan
ini mengajukan pengujian terhadap tiga hal yaitu: (a) pembatasan
luas wilayah untuk WPR dan WIUP; (b) mekanisme lelang untuk
mendapatkan IUPK; dan (c) ketentuan peralihan UU Minerba yang
menyebutkan bahwa: “Permohonan kontrak karya dan perjanjian
karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan
kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya
Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan
prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati
dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan
undang-undang ini.” Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian
permohonan ini menyangkut pokok permohonan pertama dan kedua
yang dibacakan dalam sidang terbuka pada 4 Juni 2012.

Badan usaha tidak berbadan hukum dapat menjadi
pemegang IUP

Mahkamah Konstitusi memaknai bahwa badan usaha dalam
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bukan saja badan
usaha berbadan hukum sebagaimana disampaikan oleh pemerintah
dalam persidangan dalam perkara ini, melainkan termasuk pula

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 273