Page 299 - Konstitusionalisme Agraria

oleh pemerintah dalam menetapkan wilayah pertambangan. Empat
syarat dalam penentuan wilayah pertambangan itu adalah:

1. Menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi
pada pelestarian lingkungan hidup;

2. Memastikan bahwa pembagian ketiga bentuk wilayah
pertambangan yaitu, WUP, WPR, dan WPN tersebut tidak
boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah
administrasi pemerintahan yang sama maupun antar wilayah
administrasi pemerintahan yang berbeda;
3. Menentukan dan menetapkan terlebih dahulu WPR, setelah
itu WPN, kemudian WUP;
4. Wajib menyertakan pendapat masyarakat yang wilayah
maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah
pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak.

Wilayah Pertambangan Berdasarkan Tata Ruang

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Wilayah Pertambangan
(WP) ditetapkan dengan mendasarkan pada tata ruang yang dalam
kegiatannya juga harus selalu mendasarkan pada upaya pelestarian
lingkungan. Hal itu sejalan dengan Pasal 1 angka 29 UU Minerba yang
menyatakan, “Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP,
adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara
dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan
yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.” Selain itu juga
harus memastikan bahwa pembagian ketiga macam wilayah
pertambangan (WUP, WPR, dan WPN) tersebut tidak boleh saling
tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan
yang sama maupun antar-wilayah administrasi pemerintahan
yang berbeda. Dalam menetapkan suatu WP, Pemerintah harus
membedakan wilayah mana yang menjadi WUP, wilayah mana
yang menjadi WPR, dan wilayah mana yang menjadi WPN yang
di dalam WPN tersebut nantinya juga harus diperinci lebih lanjut
mengenai WUPK. Pengelolaan semacam ini bertujuan, selain untuk

268 Konstitusionalisme Agraria