Page 301 - Konstitusionalisme Agraria

Penjelasannya, juga sekaligus untuk mempertahankan kelestarian
lingkungan hidup dan memberikan jaminan keberlangsungan hidup
dan jaminan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam untuk
generasi mendatang. Ketiga, WUP dengan alasan wilayah tersebut
memang ditujukan untuk wilayah eksplorasi dan operasi produksi
yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan
dengan syarat-syarat tertentu serta daya dukung alat yang mutakhir
yang memungkinkan untuk memproduksi hasil pertambangan
secara optimal, karena industri pertambangan mineral dan batubara
memang merupakan industri yang padat modal (high capital), padat
teknologi (high technology), dan padat risiko (high risk).
Berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas perihal perlunya
dilakukan pembatasan yang jelas dan tegas serta memberikan
prioritas untuk menetapkan WPR terlebih dahulu, kemudian WPN,
dan terakhir WUP, maka batas minimal 5.000 hektare ini dengan
sendirinya juga berpotensi mereduksi atau bahkan menghilangkan
hak-hak para pengusaha di bidang pertambangan yang akan
melakukan eksplorasi dan operasi produksi di dalam WUP, karena
belum tentu dalam suatu WP akan tersedia luas wilayah eksplorasi
minimal 5.000 hektare jika sebelumnya telah ditetapkan WPR dan
WPN. Sebaliknya, ketentuan minimal 5.000 hektare ini juga dapat
dimaknai bahwa supaya WUP dapat ditetapkan, maka Pemerintah
perlu terlebih dahulu menetapkan batas wilayah minimal 5.000
hektare. Jika hal ini terjadi, maka berpotensi untuk menghilangkan
atau setidak tidaknya mengurangi hak-hak rakyat dalam berusaha
di bidang pertambangan kecil/menengah karena penetapan 5.000
hektare ini juga berpotensi mereduksi WPR maupun WPN.
Kalaupun kriteria 5.000 hektare ini merupakan bagian
dari kebijakan hukum yang terbuka (opened legal policy), tetapi
ketidakjelasan mengenai aspek kecukupan lahan yang berpengaruh
pada daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tidak diatur
dalam UU Minerba, justru semakin mengaburkan nilai penting dari
luas minimal 5.000 hektare ini, karena bisa saja luas wilayah 3.000
hektare sampai dengan 4.000 hektare sudah cukup untuk melakukan
kegiatan eksplorasi dan operasi produksi. Terlebih lagi, dengan terlebih

270 Konstitusionalisme Agraria