Page 303 - Konstitusionalisme Agraria

Rakyat Republik Indonesia, tanpa melibatkan masyarakat.
Bahkan, masyarakat dapat dikenai sanksi pidana karena dianggap
melakukan tindakan merintangi atau menganggu pelaksanaan
kegiatan usaha pertambangan yang telah memperoleh IUP dan/
atau IUPK. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan itu
untuk sebagian pada tanggal 4 Juni 2012.
Pada intinya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan
bahwa frasa memperhatikan pendapat masyarakat dalam Pasal 10
huruf b UU Minerba bersifat konstitusional bersyarat (conditionally
cosntitutional) sepanjang dimaknai bahwa frasa “memperhatikan”
itu dimaknai, “wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi
kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan
dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang
akan terkena dampak.” Memperhatikan masyarakat itu menurut
50
Mahkamah Konstitusi berarti membutuhkan persetujuan dari
masyarakat yang potensial kehilangan hak dan terkena dampak
dari penetapan wilayah pertambangan. Namun, persetujuan
itu tidak mesti dilakukan secara tertulis. Mahkamah Konstitusi
lebih menekankan kepada terlaksananya kewajiban menyertakan
pendapat masyarakat, bukan persetujuan tertulis dari setiap orang
sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon. Bentuk keikutsertaan
secara aktif dari masyarakat berupa keterlibatan langsung dalam
pemberian pendapat dalam proses penetapan WP yang difasilitasi
oleh negara c.q. Pemerintah, merupakan bentuk konkret dari
pelaksanaan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, yang lebih
bernilai daripada sekadar formalitas belaka yang dapat dibuktikan
dengan pernyataan tertulis yang belum tentu dibuat oleh yang
bersangkutan sendiri.
Selain itu, mekanisme lebih lanjut mengenai kewajiban
menyertakan pendapat masyarakat tersebut dan siapa saja yang

50 Pasal 10 UU No. 4 Tahun 20009 tentang Minerba berbunyi: Penetapan WP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: a. Secara transparan, partisipatif
dan bertanggung jawab b. Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi
pemerintah terkait, masyarakat dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi
dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan, dan c. Dengan memperhatikan aspirasi
daerah

272 Konstitusionalisme Agraria