Page 294 - Konstitusionalisme Agraria

penyelenggaraan penataan ruang. Pengaturan tersebut menegaskan
bahwa dalam pengelolaan kawasan kehutanan, peran dan
kewenangan Pemerintah tidak dapat dikesampingkan, baik dalam
pengaturan, pembinaan, dan pengawasan. Pemerintah berwenang
menentukan rencana peruntukan bagi suatu kawasan kehutanan
sebagai kawasan hutan produksi atau konservasi, bahkan dalam
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
apabila suatu kawasan sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi
yang hanya dapat menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus,
perizinan eksplorasinya mutlak menjadi wewenang Pemerintah.

18. PUU Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Pemohon dalam perkara No. 54/PUU-IX/2011 adalah Lembaga
Swadaya Masyarakat “Wira Dharma Putra” dari Jawa Timur. Pada
intinya pemohon menguji Putusan Mahkamah Agung Atas Tanah
Bekas Hak Barat Verponding Nomor 273 terletak di Jalan Monginsidi
Nomor 5 Kediri terhadap UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU No. 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah
Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima permohonan tersebut.
Dalam pertimbangan hukum putusan yang dibacakan pada
14 November 2011 itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
dari empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah di atas,
tidak terdapat peraturan yang memberikan kewenangan kepada
Mahkamah untuk melakukan pengujian materiil atas hukum yang
diterapkan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan yang ada di
bawahnya, termasuk eksekusi putusan Mahkamah Agung. Selain
itu, pemohon mendalilkan permohonan bahwa penggunaan
hukum perdata barat telah melanggar Pasal 29 UU No. 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
yang sudah tidak berlaku lagi sebab sudah ada undang-undang
baru penggantinya yaitu UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 263