Page 292 - Konstitusionalisme Agraria

Pemerintah pusat paling mengetahui
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa upaya menjamin
pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah
daerah, karena pemerintah pusat yang paling mengetahui beban
dan pengaruh ekosistem hutan secara keseluruhan antar wilayah
pemerintah daerah yang tidak bisa dipisah-pisahkan menurut
kawasan/wilayah pemerintahan daerah masing-masing. Jika seluruh
kewenangan pengelolaan kawasan hutan diserahkan kepada daerah
maka potensial terjadi ketidakseimbangan pengelolaan lingkungan
antar daerah yang dapat merusak ekosistem.
Apalagi, menurut keterangan pemerintah, sebagian besar
kegiatan pertambangan merupakan kegiatan tambang terbuka yang
secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap
lingkungan sekitarnya. Pada akhirnya hal tersebut mengakibatkan
terjadinya degradasi hutan, erosi, dan banjir, terutama pada
daerah hilir. Kegiatan pertambangan akan berdampak buruk
bagi kelangsungan ekosistem hutan, sehingga untuk menjamin
terselenggaranya pembangunan berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (4) UUD
1945, negara harus dapat tetap mengontrol dan mengawasi proses
eksploitasi sumber daya alam. Dalam hal ini peran negara dimaksud
dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Hutan dan pelestarian ekosistem
Isu mengenai pertambangan, kehutanan, dan pengelolaan sumber
daya lainnya tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pelestarian
lingkungan dan konsep pembangunan lingkungan berkelanjutan
yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Isu pengelolaan
kehutanan bukan sekadar permasalahan kewenangan administratif
(pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah)
namun merupakan permasalahan pengelolaan lingkungan dan
keseimbangan ekosistem. Pengelolaan lingkungan yang salah dan
tidak terencana dengan baik akan berdampak pada berkurangnya

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 261