Page 291 - Konstitusionalisme Agraria

pemohon dalam sidang pembacaan putusan yang dilaksanakan pada
tanggal 16 Oktober 2011.

Prinsip dalam penguasaan negara atas tanah dan sumber daya
alam lainnya

Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan ini, tetapi
di dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terdapat
beberapa dasar penting bagi penjelasan hubungan penguasaan
negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Salah satu
penjelasan penting itu menyangkut prinsip-prinsip dasar penguasaan
negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Dalam putusan
itu Mahkamah Konsitusi menegaskan tentang prinsip pengurusan,
pengaturan serta pengelolaan kekayaan alam berdasarkan prinsip-
prinsip yang terkandung dalam konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat
(3) dan (4) UUD 1945, yaitu:

1. Prinsip untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat;

2. Dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip:
a. Kebersamaan;
b. Efisiensi berkeadilan;
c. Berkelanjutan;
d. Berwawasan lingkungan;
e. Kemandirian;
f. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

Prinsip itu mengakumulasikan prinsip penguasaan negara atas
tanah dan sumber daya alam lainnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD
1945 dengan prinsip demokrasi ekonomi yang terdapat di dalam Pasal
33 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, secara kumulatif terdapat
tujuh prinsip dalam penguasaan negara atas tanah dan sumber daya
alam lainnya yang terdapat di dalam UUD 1945.

260 Konstitusionalisme Agraria