Page 126 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 126

Mencari Keadilan Sosial
                       Keadilan  sosial  merupakan  hak  semua  bangsa.
                 Mengapa?  Keadilan  sosial  ini  merupakan  amanat  dari  sila
                 kelima  dalam  Pancasila  yang  wajib  didapatkan  seluruh
                 masyarakat  Indonesia  termasuk  warga  korban  penggusuran
                 tanah.
                       Keadilan  sosial  merupakan  ujung harapan  dari  semua
                 sila-sila  lainnya  dalam  Pancasila,  yaitu  sila  pertama  sampai
                 sila  keempat.  Semua  ini  harus  menghasilkan  keadilan  sosial
                 bagi  seluruh  rakyat  tanpa  pandang  bulu  termasuk  kepada
                 korban penggusuran.
                       Roro  (2017,  295-296)  berpendapat,  keadilan  sosial
                 dalam  Pancasila  mencakup  segala  bidang  kehidupan,  baik
                 kesempatan  menikmati  keadilan  di  bidang  hukum,  politik,
                 ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Tidak ada
                 alasan  untuk  menerapkan  perlakuan  berbeda,  baik  dalam
                 status, kedudukan, golongan, keyakinan, ras, dan sebagainya.
                       Korban  dampak  penggusuran  tanah  yang  dijadikan
                 pembangunan  jalan  tol,  kantor  pemerintah,  atau  fasilitas
                 umum lainnya terkadang sangat ironis. Terutama bagi mereka
                 yang  tidak  memiliki  sertipikat  hak  milik.  Hal  ini
                 mengharuskan  pemerintah  maupun  pihak  swasta  mencari
                 solusi  strategis  dan  jalan  keluar  pada  korban  melalui
                 pembebasan tanah gusuran.
                       Penggusuran tanah merupakan tindakan kontroversial.
                 Mengapa?  Karena  secara  humanis,  tidak  ada  orang  mau
                 digusur  atau  menggusur.  Penggusuran  menjadi  bagian  yang
                 melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), tidak adil untuk pihak
                 yang  dirugikan  dan  berdampak  buruk  pada  kelangsungan
                 hidup.


                                                                     95
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131