Page 129 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

tidak disediakan tempat sementara hingga mereka mendapat-
kan tempat tingggal. Mereka memiliki keluarga, harus mencari
nafkah sehari-hari dan tempat untuk berteduh. Jika rumah
mereka digusur tanpa adanya ganti rugi dan keadilan sosial,
siapa yang bertanggungjawab?
Kasus lain terjadi di Kulon Progo dalam pembangunan
bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Pem-
bangunan Bandara ini sudah sesuai standar, prosedur yang
berlaku dan tetap pada ketentuan UU. Pemerintah telah
memenuhi hukum yang berlaku dalam menggarap proyek
NYIA. Sementara uang ganti rugi bagi warga yang digusur oleh
proyek ini sudah bisa diberikan lewat pengadilan dan sudah
disepakati Hanafi (2017). Walaupun begitu, banyak warga
yang tetap merasa keberatan dan melakukan penolakan
dengan adanya penggusuran tanah tersebut.
Berbeda dengan pendapat di atas, Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan sikap terkait
proses pengosongan lahan dan rumah terdampak proyek
bandara NYIA di Kabupaten Kulon Progo, DIY, ini adalah kasus
darurat pelanggaran hukum, konstitusi dan HAM. Artinya,
penggantian uang ganti rugi masih dinilai belum solutif meski
sebagian kelompok sudah legowo menerimanya.
Di sisi lain, ada penggusuran yang sudah menunjukkan
keadilan sosial. Seperti contoh kasus pembangunan jalur
ganda (double track) kereta api Bogor-Sukabumi yang
berdampak pada 514 bangunan di Kecamatan Cigimbong,
Kabupaten Bogor dan Kecamatan Cicurug, Kabupaten
Sukabumi, Jawa Barat yang harus tergusur untuk pembebasan
lahan Sudarno (2018).

98