Page 132 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 132
Development-Based Evictions and Displacement telah menga-
tur mengenai standar- standar HAM bagi warga yang menjadi
korban terdampak penggusuran. Standar HAM tersebut men-
jadi penting karena penggusuran paksa juga telah ditetapkan
sebagai sebuah pelanggaran HAM berat berdasarkan Resolusi
Komisi HAM PBB Nomor 2004/28.
Dapat disimpulkan, penggusuran tanah tanpa ganti rugi
yang pasti melanggar hukum dan melanggar HAM. Namun
sayangnya, ketentuan-ketentuan HAM tersebut sama sekali
belum diadopsi ke dalam bentuk peraturan perundang-
undangan nasional di negeri ini. Apabila situasi ini dibiarkan,
akan lebih banyak warga terdampak penggusuran yang men-
jadi korban kekerasan dan pelanggaran hak.
Selain itu, mereka juga akan menjadi masalah baru bagi
pemerintah karena rentan berada dalam kemiskinan akibat
kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Di situlah
pihak yang menggusur harus mencari solusi sebaik-baiknya.
Tujuannya, untuk menjaga kestabilan agar tidak merugikan
pihak yang digusur dan mendapat kerelaannya. Ganti rugi
harus dilakukan sesuai undang-undang dan dijalankan sebaik-
baiknya agar berdampak baik untuk proses penggusuran itu
sendiri.
Ketiga, konsep keadilan harus digunakan sebagai dasar
agar kemakmuran dan kesejahteraan warga didapatkan. Se-
hingga tidak mengganggu jalannya proses penggusuran dan
pembangunan berjalan baik. Solusi di atas harus dapat di-
adaptasikan dengan keinginan warga dan mempertimbangkan
segala hal.
Bagi warga yang bersertipikat, ganti rugi dapat di-
laksanakan sesuai peraturan undang-undang. Musyawarah
101
