Page 130 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

Dalam kasus ini, pemerintah bertindak tegas untuk
bangunan rumah yang berdiri di lahan milik PT KAI tersebut.
Walaupun tanah bukan milik mereka, namun pemerintah ber-
sedia mengganti rugi atas hak milik rumah mereka namun
bukan hak milik tanah. Uang ganti rugi ini sebagai dana untuk
mereka mencari rumah kontrak di tempat lain.
Pemerintah memberikan anggaran dana ganti rugi
kepada pemilik rumah secara langsung agar tidak terjadi
penyelewengan dan pemotongan dana kepada yang ber-
sangkutan. Pemerintah juga turun tangan memberikan solusi
kepada korban penggusuran dengan jalan baik agar tidak ter-
jadinya konflik yang akan merugikan untuk kedua belah
pihak.

Keadilan Sosial
Keadilan sosial tidak mungkin datang sendiri, namun
harus diperjuangan. Idealnya, dalam kasus penggusuran juga
tidak sekadar “supremasi hukum” namun harus “supremasi
keadilan”. Artinya, keadilan menjadi poros utama, bukan
sekadar pemenuhan atas administrasi hukum formal belaka.
Kaelan (2010, 83) menegaskan, sila kelima (keadilan
sosial) dalam Pancasila tekandung nilai-nilai yang menjadi
tujuan negara dan tujuan hidup bersama. Pada sila kelima
tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud
dalam kehidupan bersama. Keadilan itu didasari dan dijiwai
oleh hakikat keadilan kemanusiaan termasuk dalam
penggusuran tanah.
Berdasarkan kasus penggusuran tanah yang terjadi
walaupun sudah ada ganti rugi yang diterima warga, tetap
penggusuran tanah tersebut mendapatkan banyak pro kontra

99