Page 133 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

secara mufakat dan dijalankan masing-masing pihak dengan
konsisten. Untuk yang tidak bersertipikat, harus ada jalan
tengah dengan mencari rekam jejak untuk kepemilikan tanah
warga yang tidak mempunyai sertifikat karena alasan tertentu
dan memang itu tanah miliknya atau mengadakan sertipikasi
massal untuk mempermudahnya.
Untuk pemukiman warga yang dibangun di atas tanah
milik pemerintah, warga bisa diberikan bantuan kredit tanah
hak milik sendiri agar tidak keberatan dan mendapat keadil-
an. Jalan yang ditempuh, harus sama-sama tidak memberat-
kan sebelah pihak demi tercapainya tujuan dan pendapatan
hak masing-masing. Dengan demikian, maka keadilan sosial
dapat tercapai. Intinya, keadilan sosial bukan segalanya,
namun segalanya bisa berawal dari sana!

Penutup
Berdasarkan tulisan di atas dapat disimpulkan ke
dalam beberapa poin. Pertama, harus ada keadilan sosial yang
didapatkan oleh semua manusia untuk hidup di atas tanah
dan korban penggusuran tanah. Kedua, adanya peraturan
yang tegas mengatur tentang penggusuran tanah menyangkut
kedua belah pihak yang bersangkutan. Ketiga, solusi dan jalan
yang ditempuh benar-benar harus memenuhi rasa keadilan
sosial yang berhak didapatkan oleh warga korban
penggusuran tanah agar tidak menimbulkan berbagai masalah
baru yang dapat mengambat jalannya kehidupan masyarakat.
Warga penggusuran tanah berhak menerima ganti rugi
dan segala sesuatunya yang menjadi kepemilikan mereka. Hak
milik untuk hidup, hak milik untuk memperoleh keadilan dan
hak untuk meneruskan kehidupan mereka seperti semula.

102