Page 131 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

dan konflik yang didapat. Hal itu, tentu karena rasa ketidak-
adilan yang mereka terima dari penggusuran tanah. Di sini
harus ada jalan yang benar-benar dimusyawarahkan agar
tidak menimbulkan konflik sosial yang berpengaruh pada
stabilitas negara, maupun dalam proses penggusuran atau
pembangunan setelahnya.
Pertama, pemerintah harus mampu meyakinkan warga
bila penggusuran tanah yang terjadi akan tidak berdampak
buruk. Pemerintah wajib menjamin kehidupan warga korban
penggusuran seperti semula. Penggusuran harus didiskusikan
terlebih dahulu jauh-jauh hari agar warga tidak kaget dengan
hal tersebut dan tentunya untuk mendapatkan solusi.
Di sini harus mendatangkan pihak ketiga yang bersifat
netral, tidak memihak agar dapat menjadi penengah atas
penggusuran tanah tersebut. Hal yang harus dilakukan dan
tidak dilakukan kedua pihak yang bersangkutan. Pihak yang
menyampaikan keinginan dari masing-masing pihak dan
memberi solusi yang bijaksana tanpa adanya konflik kedua-
nya.
Kedua, adanya jaminan kepada korban dampak
gurusan. Hal itu sesuai ketentuan Kovenan Internasional
tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Konvenan)
ESOKOB. Pasal 11 Konvenan EKOSOB menyatakan “Negara-

negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas
kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya,
termasuk kelayakan pangan, sandang dan papan, dan perbai-
kan kondisi hidup yang terus menerus”.
Ketentuan Pendapat Umum PBB Nomor 7 Tahun 1997
tentang Penggusuran Paksa terhadap Pasal 11 Kovenan
EKOSOB dan United Nations Basic Principles and Guidelines on

100