Page 127 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 127
Pasal 28H ayat 3 UUD 1945 menyebut hak warga
negara untuk mendapatkan jaminan sosial. Jaminan sosial
akan didapatkan oleh setiap warga negara guna
pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.
Sementara Pasal 28H ayat 4 UUD 1945 – Hak warga negara
atas hak milik pribadi. Setiap warga negara berhak atas hak
milik pribadi dan tidak seorang pun dapat mengambilnya
secara sewenang-wenang.
Penggusuran identik dengan konotasi negatif daripada
positifnya. Untuk itu perlu konsep keadilan agar korban me-
rasa tidak dirugikan dan mendapat hak atas kepemilikan
tanahnya. Banyak kasus dari berbagai daerah mengungkap-
kan penggusuran tanah menimbulkan pro maupun kontra.
Kontroversi itu akan berpengaruh terhadap segala aspek ke-
hidupan masyarakat di sekitarnya. Dari segi ekonomi, sosial
bahkan mental maupun politik yang melahirkan diferensiasi
sosial.
Banyak terjadi penggusuran tanah di Indonesia .
Penyebabnya, karena kepentingan pemerintah untuk pem-
bangunan ataupun pihak swasta yang melakukan bisnis
perumahan, pembangunan gedung, atau fasilitas umum
lainnya. Dari penggusuran itu, banyak pihak dirugikan. Walau-
pun, di lain sisi juga terdapat pihak yang diuntungkan.
Perlu konsep keadilan agar pemilik tanah yang tidak
bersertifikat mendapat haknya. Untuk menciptakan keadilan
sosial antara kedua belah pihak, perlu menciptakan iklim
pembangunan yang humanis baik di daerah maupun nasional
yang sejuk dan damai.
96
