Page 196 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

mengundang solidaritas dari ornop pada umumnya dan ornop
lingkungan pada khususnya.
Dalam melakukan penambangan pasir besi, perusahaan
bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Kebumen dan TNI
AD dalam satu hubungan bisnis. Kerja sama antara pemerintah
kabupaten Kebumen, PT MNC, dan TNI AD ini menunjukkan
terjadinya perburuan rente (rent seeking) di wilayah Urutsewu.
Pemerintah kabupaten Kebumen lebih mengedepankan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding menjaga
keberlanjutan lingkungan. Keterlibatan militer dalam penambangan
pasir besi juga menunjukkan adanya korporatisme militer yang
masih kuat dalam penguasaan sumber daya alam.
Dari hubungan bisnis tersebut, masing-masing pihak
akan mendapatkan keuntungan. PT MNC akan mengeruk pasir
besi dengan logika akumulasi modal sehingga akan mencapai
hasil yang maksimal. Dari hukum akumulasi modal ini pula
negara akan turut diuntungkan karena pendapatan dari pajak,
iuran, dan retribusi penambangan semakin meningkat. Negara
juga diuntungkan dengan adanya pembukaan lapangan kerja,
walaupun keuntungan ini tidak sebanding dengan kerusakan
lingkungan. Sementara TNI AD juga akan mendapatkan
keuntungan yang hanya diketahui oleh pihak PT MNC dan TNI
AD. Selain itu, status PT MNC sebagai perusahaan lokal yang
dikenal lebih ramah lingkungan tidak bisa dijadikan jaminan
bahwa kerusakan lingkungan tidak akan terjadi.
Negara, dalam hal ini pemerintah kabupaten Kebumen,
TNI AD, dan DPRD Kebumen, berada dalam posisi sebagai
negara amalgam di mana ada dualisme antara posisinya sebagai
“developer atau destroyer lingkungan. Pemerintah kabupaten
Kebumen dan TNI AD hanya mengutamakan kepentingan institusi
dan jarang berbicara dalam satu suara mengenai potensi degradasi

Penutup 171