Page 191 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

untuk menanamkan modal di Kebumen. Ini jelas tidak sesuai
dengan program Bupati Buyar Winarso yang ingin memajukan
perekonomian Kebumen melalui peningkatan investasi.
Tampak bahwa pemerintah kabupaten lebih mendorong
adanya ekstraksi pasir besi untuk memenuhi kebutuhan ekspor
daripada menjaga keberlanjutan lingkungan. Seperti yang
disampaikan Bryant dan Bailey (1997: 54), seharusnya negara
berperan sebagai aktor yang menjaga keberlanjutan lingkungan.
Namun, karena terjerat sistem kapitalisme, negara cenderung
mengutamakan kepentingan kapitalis. Eksploitasi pasir besi
dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan.
Ekstraksi sumber daya alam juga menghancurkan sumber-
sumber kehidupan masyarakat, meningkatkan korupsi, memicu
kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan, memicu
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dan meningkatkan
militerisme (Maemunah, 2006: 12). Pemerintah pusat dan

pemerintah daerah yang seharusnya berperan menjadi aktor yang
menjaga keberlanjutan lingkungan, karena telah masuk ke dalam
sistem kapitalisme, menjadi lebih mengutamakan kepentingan
kapitalis-kapitalis yang membutuhkan pasir besi.
DPRD Kebumen sendiri secara institusi akan mendukung
penambangan pasir besi. DPRD hanya akan meminta pemerintah
kabupaten untuk menghentikan perizinan apabila dampak yang
ditimbulkan penambangan tidak diatasi sesuai dengan yang telah
dijanjikan perusahaan(wawancara Budi Hianto Santoso, 27 Juni
2011). DPRD pula yang telah mengesahkan Peraturan Daerah
RTRW yang ditolak masyarakat karena menguntungkan TNI AD
dan penambang.
Kedatangan alat berat tambang, pengesahan Peraturan
Daerah RTRW, dan pemagaran tanah oleh TNI AD mendorong
masyarakat Urutsewu untuk kembali bersatu. Masyarakat

166 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik