Page 190 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

pemilik lahan langsung. PT MNC pun tidak perlu turun tangan
secara langsung menghadapi penolakan masyarakat yang
terhimpun dalam FPPKS maupun Urutsewu Bersatu (USB).
Mengenai tanah yang sedang dalam sengketa, TNI
tengah mengusahakan sertiikasi tanah di wilayah Urutsewu

kepada Badan Pertanahan Negara (BPN). Dasarnya adalah data
Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN) Nomor Register 30709034
dalam surat bernomor S-825/KN/2011. Surat ini dibuat Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bertanggal 29
April 2011 yang berisi penelusuran data dokumen tempat latihan
uji coba senjata TNI AD di Urutsewu. BPN yang dikawal oleh TNI
AD terus melakukan pengukuran tanah dari Desa Wiromartan
hingga Ayamputih. Selain melalui proses sertifikasi tanah,
penguasaan TNI AD atas tanah di Urutsewu dilegalkan melalui
Peraturan Daerah RTRW Kebumen.
TNI AD akan terus berusaha mempertahankan
penguasaannya atas tanah di Urutsewu dengan berbagai cara,
termasuk melalui pemagaran tanah yang dilakukan sejak
Desember 2013. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, TNI tidak
akan menemukan kesulitan untuk melakukan sertiikasi tanah.
TNI AD pun mampu bekerja sama dengan pemerintah kabupaten
untuk mendukung keberadaan TNI AD di wilayah Urutsewu.
Setelah TNI AD mendapatkan legalitas kepemilikan tanah
tersebut, maka TNI AD memiliki wewenang untuk menggunakan
tanah tersebut untuk kegiatan apa pun, termasuk penambangan
pasir besi.
Pemerintah kabupaten sendiri tampaknya akan tetap
mengusahakan penambangan pasir besi dan tidak akan
membatalkan perizinan karena telah terikat perjanjian dengan
PT MNC. Pembatalan hanya akan merugikan pemerintah
kabupaten secara ekonomi dan mengurangi kepercayaan investor

Analisis Konflik Ekologi Politik 165