Page 186 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

lahan. Di sisi lain, masyarakat melakukan penolakan dengan
alasan kerusakan lingkungan dan masalah ekonomi yang akan
merugikan masyarakat.
Penolakan masyarakat ini didukung oleh ornop lingkungan
lokal, yaitu INDIPT, yang keberpihakannya ditunjukkan
melalui konferensi pers pada aksi Pasowanan Agung. INDIPT
menginginkan pemerintah kabupaten tidak hanya mencari
PAD dari penambangan pasir besi yang mengabaikan hak-hak
masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Menurut Bryant
dan Bailey (1997: 130), ornop lingkungan di negara Dunia Ketiga
memang berfokus pada masalah pembangunan, terutama dalam
rangka mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan bagi
grassroots actors yang termarginalkan.
Penolakan penambangan pasir besi menyebabkan PT MNC
belum bisa melakukan proses penambangan karena terhambat
masalah pembebasan lahan. Konfrontasi antara perusahaan dan
masyarakat hingga saat ini belum diwarnai tindak kekerasan.
Konfrontasi dalam bentuk kekerasan justru terlihat jelas antara
masyarakat dengan TNI AD terkait persoalan tanah. Besar
kemungkinan, ini adalah strategi yang digunakan perusahaan
dan TNI AD untuk mendapatkan lahan penambangan.

Konlik yang Tak Kunjung Usai

Pemerintah kabupaten, TNI AD, didukung oleh DPRD Kebumen
tetap bersikukuh untuk mempertahankan wilayah Urutsewu
sebagai wilayah pertahanan dan uji coba senjata serta tetap
bermain dalam bisnis penambangan pasir besi yang ada di
belakangnya. Konservasi lingkungan menjadi hal yang tidak
diperhitungkan oleh negara karena condong pada pencarian
keuntungan ekonomi dan politik. Pemerintah kabupaten dan

Analisis Konflik Ekologi Politik 161