Page 185 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

“Peran perusahaan dalam sistem kapitalisme global adalah
cenderung bekerja sama dengan beberapa aktor dan berkonlik
dengan aktor lain.

Di antara hubungan kepentingan saling menguntungkan
antara pemerintah kabupaten, TNI AD, dan perusahaan, DPRD
Kebumen memosisikan diri sebagai mediator. Meskipun begitu,
pada praktiknya, DPRD sebagai institusi cenderung mendukung
PT MNC untuk melakukan penambangan pasir besi. Menurut
Budi Hianto Susanto, Ketua DPRD Kebumen, perizinan
penambangan pasir besi tidak mungkin dibatalkan karena akan
merugikan daerah. Dengan demikian, yang harus dipersiapkan
adalah kondisi masyarakatnya.

“Perizinan yang sudah terlanjur keluar, masyarakat saya yang harus
disiapkan. Masyarakat harus bagaimana mengenai kesejahteraan,
pemberdayaan ekonomi, reklamasi sehingga menjadi lahan
pertanian yang subur. Kemudian, kita sudah siapkan mental
masyarakat. Wawancara Budi (ianto Susanto, Juni

Tidak semua anggota DPRD sepakat dengan adanya
penambangan yang sudah bermasalah sejak perizinannya.
Salah satunya adalah anggota DPRD dari Komisi A yang sudah
menyadari bahwa penambangan pasir besi bermasalah. Namun,
anggota DPRD ini merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena
dibutuhkan suara sebanyak lima puluh persen plus satu di DPRD
untuk dapat menolak penambangan tersebut. Sementara anggota
DPRD lainnya justru lebih banyak yang menerima penambangan
pasir besi.
Dalam kasus penambangan pasir ini, perusahaan cenderung
berkonfrontasi dengan grassroots actors dan ornop lingkungan.
Perusahaan berkepentingan untuk melakukan penambangan
pasir besi secepat mungkin setelah diadakan pembebasan

160 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik