Page 184 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

Permasalahan yang telah muncul sejak keluarnya izin
eksplorasi, sidang komisi AMDAL, hingga keluarnya IUP
Operasi Produksi dapat memengaruhi derajat kerusakan oleh
penambangan pasir besi di Kebumen. Paripurno dkk. (2009:
6) mengatakan bahwa proses pembukaan tambang, mulai dari
akses kontrak dan izin kerja, pembebasan lahan, hingga operasi
menentukan derajat kerusakan yang dihasilkan oleh operasi
tambang. Lebih lanjut, Paripurno dkk. (2009: 6) mengungkapkan:

“Operasi penambangan bukan saja menimbulkan kerusakan
lingkungan sebagai keniscayaan tambang. Lebih dari itu, proses
mendapatkan lahan lewat kekerasan yang didukung oleh aparat
keamanan, penghilangan mata pencaharian dan sejumlah
perubahan lingkungan yang amat mendadak dan tanpa pilihan
bagi penduduk lokal seringkali meninggalkan kerusakan budaya
dan cara hidup yang boleh jadi tak terbayarkan. Itulah mengapa
pertambangan disebut-sebut memiliki daya rusak .

Dampak penambangan pasir besi bukan hanya pada
kerusakan lingkungan. Terlebih ketika proses pengambilalihan
lahan untuk penambangan dilakukan dengan kekerasan yang
bentuknya berupa ketidakadilan maupun represi negara.
Penambangan dapat menyisakan kerusakan budaya dan
cara hidup masyarakat setempat, serta menghilangkan mata
pencaharian petani Urutsewu.
Adanya kedekatan dan hubungan yang saling
menguntungkan antara negara (pemerintah kabupaten,
DPRD, dan TNI AD) dengan PT MNC sebagai kelompok bisnis
membentuk perburuan rente (rent seeking). Bryant dan Bailey
(1997: 107) mengatakan:

“The role of businesses within a global capitalist system is such as
to predispose these businesses to cooperate with certain actors and
to come into conlict with other actors.

Analisis Konflik Ekologi Politik 159