Page 179 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

terlihat bahwa penambangan pasir besi melibatkan institusi TNI
secara langsung.
Dengan adanya surat rekomendasi dari TNI AD, PT MNC
dengan mudah menembus birokrasi di pemerintah kabupaten
Kebumen, termasuk dalam mendapatkan izin eksplorasi
dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kebumen.
Setelah mendapat izin eksplorasi, PT MNC melanjutkan pada
proses pembuatan AMDAL, sosialisasi AMDAL, sidang komisi
AMDAL, hingga pengesahan AMDAL. Pemberian IUP Operasi
Produksi penambangan pasir besi baru dilakukan pada masa
kepemimpinan Bupati Buyar Winarso yang memang ingin
mendorong perekonomian Kebumen melalui investasi.
Kerja sama antara pemerintah kabupaten, PT MNC, dan TNI
AD menunjukkan bahwa di Kebumen rezim perburuan rente (rent
seeking) masih berkuasa. Ada kedekatan dan hubungan yang
86
saling menguntungkan antara ketiga aktor negara (pemerintah
kabupaten, DPRD, dan TNI AD) dan PT MNC sebagai kelompok
bisnis. Mengenai hal ini, Bryant dan Bailey (1997: 62) berpendapat:

“[...] in many parts of the third world rent seeking regimes are
currently in power; some are so rapacious that they may accurately
be labeled kleptocracies . Thus characteristic feature of the political
process in many third world countries is the existence of a close and
symbiotic relationship between state and business leader.

“Di negara Dunia Ketiga, rezim ‘perburuan rente berkuasa, bahkan
beberapa di antaranya begitu serakah dan dapat dengan tepat
disebut kleptokrasi . Oleh karena itu, proses politik di negara

86 Perburuan rente (rent seeking) adalah fenomena pemberian khusus kepada

beberapa pengusaha klien. Dalam ilmu ekonomi, rente adalah keuntungan inansial

yang diperoleh akibat kelangkaan sumber daya alam. Rente bisa muncul secara artiisial

dengan cara membuat kelangkaan secara artiisial. Misalnya mekanisme perizinan

khusus yang diberikan oleh pemerintah (Mas’oed, 2011: 319).
154 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik