Page 174 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat Kecamatan
Buluspesantren dan Ambal terlihat tidak mendukung
kepentingan nasional untuk menjaga pertahanan dan
keamanan. Padahal subtansi permasalahan di Urutsewu
adalah klaim TNI AD atas tanah selebar 500 meter dari air
laut di sepanjang Urutsewu yang diamini oleh pemerintah
kabupaten dalam bentuk Peraturan Daerah RTRW Kebumen
2011–2031 dan adanya penambangan pasir besi yang diduga
sebagai bisnis TNI AD.
3. Pengalihan fokus masyarakat juga dilakukan. Masyarakat
yang diorganisir oleh FMMS berfokus pada penambangan
pasir besi, sedangkan masyarakat yang diorganisir FPPKS
distigmakan berfokus pada penolakan latihan uji coba
senjata TNI AD yang berpuncak pada peristiwa 11 April
2011 dan 16 April 2011. Peristiwa tersebut berujung pada
perusakan fasilitas TNI AD (gapura dan bekas gudang
amunisi) dan penembakan warga oleh TNI AD. Sementara
itu, perusahaan tetap menjalankan programnya untuk
melakukan penambangan pasir besi.
4. Upaya melemahkan gerakan FPPKS dengan tuntutan
melakukan tindakan kriminal. Pertama, kriminalisasi
terhadap warga Kecamatan Buluspesantren bernama
Asmarun dan Supriyono. Keduanya memukuli warga
Ambal yang mengantar makanan pada aksi 11 April 2011
dan dibawa ke meja hijau dengan tuduhan penganiayaan.
Pemesanan makanan kepada warga Ambal oleh TNI AD
ini juga menjadi bentuk adu domba antarwarga Urutsewu.
Pemukulan ini menyebabkan warga Ambal berang dan
memusuhi warga Desa Setrojenar. Kedua, kriminalisasi
terhadap Solekhan, Mulyono, Adi Waluyo, dan Sobirin
dengan tuduhan perusakan gapura TNI pada 16 April

Analisis Konflik Ekologi Politik 149