Page 171 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

Meskipun tanpa keterlibatan masyarakat Mirit, perlawanan
masyarakat yang terhimpun dalam FPPKS dilakukan secara terus-
menerus dalam wujud aksi demontrasi. Aksi demontrasi tanggal
24 Maret 2011 di Desa Setrojenar telah menunjukkan kekuatan
masing-masing pihak. Masyarakat tetap bersikukuh tidak
membuang bambu runcing dan peralatan taninya, sedangkan
pasukan TNI AD bersikukuh tidak meninggalkan area pesisir
selatan dan tetap membawa senjata apinya.
Ketika perlawanan masyarakat semakin menguat, negara
yang terdiri dari pemerintah kabupaten Kebumen, DPRD, TNI AD,
dan Polres Kebumen mengadakan penguatan internal. Penguatan
ini ditujukan untuk mengamankan pembangunan dan situasi
kemananan dan ketertiban nasional yang aman dan kondusif.

Penulis melihat bahwa penguatan yang dilakukan negara ini
semata untuk menjaga kepentingan mereka atas pembangunan
di pesisir selatan Kebumen yang saat ini sangat bergolak.
Perlawanan FPPKS pun semakin kuat, terlihat ketika
TNI akan mengadakan uji coba senjata meriam pada 11 April
2011. Sejak mendengar kabar akan adanya latihan, warga segera
membuat blokade dari batang-batang pohon dan kayu di jalan
menuju area Dislitbang TNI AD. Tidak hanya itu, masyarakat pun
mengepung anggota TNI beserta tujuh meriam yang berada di
dalam Dislitbang, serta menahan kiriman makanan. Di depan
Dislitbang, warga membakar ban bekas dan membawa bambu
runcing serta peralatan pertanian. Melihat hal itu, personel TNI
AD bersiap di dalam area Dislitbang dengan senjata di tangan.
Aksi ini selesai lewat musyawarah yang dimediasi pemerintah
kabupaten. TNI AD yang diwakili Pangdam IV/Diponegoro
berjanji akan meninjau latihan dan uji coba senjata dalam dua
minggu ke depan.

146 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik