Page 176 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

yang dijadikan tersangka, penguatan masyarakat Urutsewu, dan
penjalinan dukungan dengan elemen lain.
Sesudah kejadian 16 April 2011, salah satu ornop lingkungan
tingkat nasional, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), masuk
ke Urutsewu untuk melakukan penelitian awal. Dari penelitian
ini bisa dipetakan mengenai permasalahan di Urutsewu serta
strategi advokasi dan penguatan masyarakat di pesisir selatan
Jawa. JATAM memandang persoalan penambangan pasir besi
bukan hanya permasalahan daerah, tetapi menjadi permasalahan
nasional di mana pemerintah pusat dan jaringan kapitalis
memiliki pengaruh kuat. Oleh karena itu, perlawanan harus
dilakukan secara nasional yaitu dengan penguatan masyarakat
di setiap daerah.
Walaupun sampai sekarang kondisi masyarakat terpecah
belah di beberapa desa, tidak tertutup kemungkinan masyarakat
akan kembali bersatu. Mengacu pada Camara (2005), jika
perlawanan sosial muncul lebih besar, besar kemungkinan TNI
AD menghadapinya dengan tindakan represif untuk alasan yang
sama. Hal seperti ini akan terus berulang hingga kelak terbentuk
sebuah spiral kekerasan

Aktor Perusahaan, Aktor Negara, dan Aktor Masyarakat
dalam Konlik Penambangan Pasir Besi

Beberapa bulan setelah Nashiruddin Al Mansyur menjabat sebagai
Bupati Kebumen, izin eksplorasi untuk penambangan pasir besi
di Kecamatan Mirit diberikan kepada PT MNC. Perusahaan ini
berhasil mengalahkan PT Aneka Tambang yang juga berminat
menambang di Kebumen.
PT MNC dikenal sebagai perusahaan lokal karena
direkturnya, Imam Mudzakir, adalah pengusaha asal Kebumen.

Analisis Konflik Ekologi Politik 151