Page 180 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

dunia ketiga dicirikan dengan adanya kedekatan dan hubungan
saling menguntungkan antara negara dan kelompok bisnis.

Bukan hanya pemerintah kabupaten Kebumen yang
terlibat dalam perburuan rente, melainkan juga TNI AD yang
telah memberikan izin penambangan pasir besi pada PT MNC.
Dengan izin dari TNI AD, PT MNC mendapatkan kemudahan
dalam mendapatkan izin secara birokratis. Sebagaimana yang
disampaikan oleh Mas’oed (2001: 320), banyak perusahaan yang
berkaitan atau didukung oleh tentara mengandalkan prestasinya
pada perburuan rente. Sebagai perusahaan yang berkaitan
dengan lembaga ketentaraan, mereka berada dalam posisi yang
menguntungkan ketika berhadapan dengan pembuat kebijakan
ekonomi.
Perburuan rente diperparah dengan adanya penguasaan
tanah di Urutsewu oleh TNI AD yang sedang dalam usaha
dilegalkan. Indikasi keserakahan elite lokal dan TNI AD
menunjukkan adanya kleptokrasi di Kebumen. Adanya
kleptokrasi dan korporatokrasi ini menunjukkan wajah dari
87
ideologi kapitalisme liberal yang mengeruk dan menghancurkan
kekayaan alam demi keuntungan sebesar-besarnya bagi segelintir
orang (Tukan, 2009: 300). Adanya kompetisi dalam perebutan
kepemilikan tanah yang kaya sumber daya alam menandakan
adanya korporatisme militer. Mengacu pada yang dikatakan
Kuntjoro-Jakti (1995):

“Pengaruh korporatisme militer terasa dalam berbagai kompetisi
dan konflik di berbagai permasalahan tanah atau berbagai
kekayaan tetap lainnya, perburuhan, anggaran belanja, perbankan
dan perdagangan internasional.

87 Korporatokrasi adalah kekuatan yang lahir dari suatu sistem kekuasan yang
dikontrol oleh korporasi (perusahaan) besar yang multi- dan transnasional, lembaga-
lembaga keuangan internasional dan pemerintah.

Analisis Konflik Ekologi Politik 155