Page 178 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

diklaim sebagai milik TNI AD untuk eksploitasi pasir besi. Hal
ini didukung oleh pernyataan Rully Aryanto, Asisten Manajer PT
MNC, bahwa untuk masuk ke dalam TNI AD, PT MNC memiliki
koneksi dengan orang dalam . Besar kemungkinan koneksi orang

yang dimaksud adalah Mayjen (Purnawirawan) Rianzi Julidar
yang pernah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli KSAD dari
18 Desember 2007 hingga 29 Mei 2008.
Lalu, apakah pemberian rekomendasi TNI AD kepada PT
MNC menunjukkan adanya bisnis militer setelah diterapkannya
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia? Bisnis militer yang ada di Indonesia memiliki tiga
kaki, yaitu bisnis institusional, bisnis non-institusional, dan
bisnis kelabu militer Aditjondro, : . Bisnis militer

institusional merujuk pada bisnis yang dilakukan oleh institusi
TNI dalam bentuk perusahaan ataupun koperasi, seperti yang
terjadi semasa Orde Baru. Bisnis militer non-institusional
adalah sejumlah perusahaan milik keluarga pejabat atau mantan
pejabat TNI yang dalam melaksanakan bisnisnya memiliki
hubungan emosional dan moril dengan instansi militer (Sukadis
dan Hendra, 2005: 28). Sedangkan bisnis kelabu militer

merujuk pada kegiatan penyeludupan, bisnis pengawalan,
pemerasan oleh oknum bersenjata, dan lain-lain. Dari sini dapat
dilihat bahwa kepemilikan PT MNC oleh pensiunan jenderal
menunjukkan adanya bisnis militer non-institusional. Sebab,
setelah mengajukan permohonan izin, PT MNC sempat
melakukan presentasi ke KSAD mengenai keuntungan dan
kerugian bagi TNI atas penambangan di Urutsewu. Dari sini

Analisis Konflik Ekologi Politik 153