Page 166 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

yang akan diberikan oleh pusat kepada daerah, di samping karena
pengelolaan sumber daya alam oleh Pemda diharapkan dapat
mendongkrak penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti
dalam ijin pembukaan HPH oleh bupati, akan menghasilkan uang
untuk pemasukan PAD dan untuk dirinya sendiri.

Pemerintah Kabupaten memberikan IUP Operasi
Produksi penambangan pasir besi atas nama pembangunan
dan peningkatan pendapatan daerah. Padahal, grassroots
actors memiliki cara tersendiri untuk mengelola lingkungan
mereka. Dalam hal ini, masyarakat mencoba mengintegrasikan
lingkungan dengan pembangunan melalui penetapan Urutsewu
sebagai wilayah pertanian dan pariwisata.
Pemerintah kabupaten sendiri sering kali menjalankan
peran yang kontradiktif. Di satu sisi pemerintah kabupaten
ingin meningkatkan penerimaan PAD melalui penambangan
pasir besi, di sisi lain pemerintah kabupaten juga bertanggung
jawab dalam menjaga lingkungan. Seperti yang dikatakan Bryant
dan Bailey (1997: 55) bahwa dalam memainkan peranannya,
sering kali negara mengalami kontradiksi. Di satu sisi negara
harus melakukan pembangunan ekonomi untuk mendapatkan
pemasukan negara, di sisi lain negara harus menjaga lingkungan
dari segala kerusakan.
Faktor lingkungan wajib diperhatikan oleh pemerintah
kabupaten dalam memberikan izin penambangan pasir besi.
Penambangan pasir besi memiliki ancaman lingkungan yang
serius. Beberapa penambangan yang dilakukan di Provinsi
Bengkulu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Nusa Tenggara Barat
menyebabkan kerusakan lingkungan seperti perubahan vegetasi,
berkurangnya kesuburan tanah, hilangnya gumuk yang berfungsi
sebagai penangkal tsunami, dan hilangnya pasir yang berfungsi
sebagai penyaring alami air laut.

Analisis Konflik Ekologi Politik 141