Page 165 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

tersebut, yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertiikat tanah
dan bukti pembayaran pajak. Kerugian juga dirasakan masyarakat
ketika ada latihan TNI AD. Pengakuan lahan Urutsewu oleh TNI
AD didukung oleh aktor berkuasa lainnya, yaitu pemerintah
kabupaten.
Tindakan pemerintah kabupaten dan perusahaan bekerja
sama dengan TNI AD dalam mengeluarkan izin penambangan
pasir besi tanpa sepengetahuan masyarakat Urutsewu telah
mencederai hak masyarakat Urutsewu. Masyarakat hanya diberi
sosialisasi oleh PT MNC sesuai dengan mandat pemerintah
kabupaten. PT MNC juga hanya melakukan sosialisasi AMDAL
ke sejumlah warga yang tidak merepresentasikan suara
masyarakat desa. Masyarakat tidak diajak untuk bermusyawarah
secara terbuka, membahas rencana penambangan pasir besi
beserta dampak dan keuntungannya, sistem reklamasi dan
kompensasinya baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah
kabupaten Kebumen. Ketidakterbukaan PT MNC dalam
sosialisasi penambangan bisa jadi karena perusahaan tidak
ingin masyarakat mengetahui secara tepat dampak negatif yang
akan dihasilkan dari ekstraksi sumber daya alam. Perusahaan
lebih banyak menjanjikan reklamasi lahan dan pengembangan
masyarakat desa.
Keputusan pemerintah kabupaten yang memberikan izin
penambangan berperan meningkatkan konflik di Urutsewu.
Terlihat bahwa pemerintah kabupaten Kebumen lebih
mengedepankan peningkatan PAD dibanding menyelesaikan
permasalahan tanah di Urutsewu, seperti yang ditulis oleh
Ratnawati (2006: 269) bahwa:

“Implementasi otonomi daerah banyak menimbulkan
konflik karena terjadi perebutan sumber daya alam. Konflik
memperebutkan sumber daya alam terjadi karena ada bagi hasil

140 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik