Page 194 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

7

PENUTUP

KONFLIK ekologi politik yang terjadi di Urutsewu disebabkan
oleh adanya perampasan sumber daya alam yang dilakukan oleh
aktor negara. Perampasan sumber daya alam terwujud pada klaim
kepemilikan lahan selebar 500 meter dan panjang 22,5 kilometer
dari Desa Ayam Putih hingga Wiromartan (meliputi tiga
kecamatan) oleh TNI AD. Menggunakan istilah Le Billon (2001),
klaim kepemilikan ini menyebabkan kelangkaan tanah secara
buatan. Konlik semakin menjadi ketika pemerintah kabupaten
Kebumen, TNI AD, dan PT MNC menjalin hubungan bisnis dalam
bentuk pemberian izin penambangan pasir besi di Kecamatan
Mirit. Dalam kasus ini, DPRD sebagai lembaga perwakilan
rakyat cenderung pasif dalam menyikapi penambangan pasir
besi, bahkan justru mengamini status tanah di Urutsewu sebagai
kawasan pertahanan dan keamanan. Di sini terlihat bahwa negara
tidak mengelola sumber daya alam dengan manajemen yang baik
sehingga menyebabkan konlik sumber daya alam. Tensi konlik
sumber daya alam meningkat dengan adanya ekstraksi pasir besi
di Kecamatan Mirit. Ekstraksi yang dilakukan dalam bentuk
eksplorasi dan eksploitasi memicu konlik lebih luas di Urutsewu

yang bermula sejak dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan

169