Page 81 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

TNI AD mengklaim kepemilikan lahan pesisir maupun ketika
penambangan pasir besi akan dilakukan.
Penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit memicu
penolakan dari masyarakat. Penolakan ini disatukan dalam
perkumpulan yang dipimpin oleh elite informal. Salah satunya
adalah Forum Masyarakat Mirit Selatan (FMMS). FMMS
merupakan forum warga dari enam desa di Kecamatan Mirit
yang wilayahnya masuk area penambangan. Desa-desa tersebut
meliputi Desa Mirit, Mirit Petikusan, Tlogodepok, Tlogopragoto,
Lembupurwo, dan Wiromartan. Koordinator forum ini di
tingkat kecamatan dipegang oleh Bagus Wirawan, warga Desa
Lembupurwo yang memiliki usaha pertanian cabai dan kopra.
Bagus Wirawan adalah sarjana hukum lulusan Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta dan pernah aktif di Lembaga
Bantuan Hukum Pakhis, Kebumen.
Untuk memudahkan koordinasi masyarakat, FMMS
memilih koordinator desa di keenam desa tersebut. Koordinator
Desa Tlogodepok adalah Jatmiko dan Agus Suprapto. Agus
Suprapto adalah mantan anggota DPRD Kebumen periode 2004–
2008 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Agus Suprapto
pernah menyatakan tidak setuju pada penambangan pasir besi
di Kecamatan Mirit ketika menjadi Wakil Ketua Komisi B DPRD
Kebumen. Alasannya karena mempertimbangkan dampak dan
ancaman kerusakan lingkungan sudah di depan mata (Suara
Merdeka, 12 Juni 2009). Sementara, koordinator di Desa Mirit
adalah Sigindung dan Carik Bowo, di Desa Tlogopragoto adalah
27
Manten Ngatikun, di Desa Lembupurwo adalah Bagus Wirawan,
28
Jadi, dan Haji Mino, di Desa Wiromartan adalah Makno, dan di
Desa Mirit Petikusan adalah Suratno.

27 Jabatan sebagai juru tulis di pemerintahan desa.
28 Mantan kepala desa.

56 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik