Page 127 - Biografi Managam Manurung

112 Oloan Sitorus, Dwi Wulan P., Widhiana HP.

BPN RI. Seakan-akan beliau tidak mau meninggalkan hutang
yang tidak bisa ditunaikan. Beliau menunjukkan, tetap ingin
mendharmabaktikan tenaga dan pikirannya secara total sampai
di batas pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Meski begitu,
Pak Managam tetaplah merasa masih punya hutang pekerjaan
kepada BPN RI, kepada bangsa dan Negara.
Hutang pekerjaan itu adalah penyelesaian penyusunan
Rancangan Undang-undang Pertanahan (RUU Pertanahan) yang
belum tuntas. Berbagai substansi utama yang menjadi esensi
RUU ini telah dimasukkan, begitu juga dari Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) menyangkut kelembagaan, peradilan, pembatasan
luas maksimal tanah, dan soal rechtsverweking yang terdapat
dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Nan-
tinya akan ditentukan batasan dalam rechtsverweking ini adalah
5 (lima) tahun, sehingga akan ada kepastian hukum yang dapat
diikuti oleh para hakim, karena sudah menjadi materi muatan
undang-undang. Jadi nantinya akan mengarah pada sistem pen-
daftaran positif. Setiap sertipikasi juga didukung dengan asuransi,
sehingga setiap terjadi gugatan pada suatu sertipikat, akan ada
uang untuk membayar terhadap pengguat yang menang. Selain
itu, terdapat hal lain yang menjadi substansi urgen dalam RUU
ini yaitu terkait adanya sengketa pertanahan yang berlangsung
lama, Pemda dapat menggunakan tanah itu supaya jangan
menjadi daerah kumuh dan terlantar seperti yang terjadi di
Kavling 68, di Kuningan yang memakan waktu perkara sampai
40 tahun. Di konsep ini pemda dapat menggunakan tanah mes-
kipun tanah tersebut masih menjadi obyek sengketa setelah lewat
jangka waktu 20 tahun. Dan terhadap para pihak yang berseng-
keta, maka pemda hanya berkewajiban untuk membayar ganti
rugi seharga nilai tanah saat mulai digunakan Pemda, bukan