Page 99 - Biografi Managam Manurung

84 Oloan Sitorus, Dwi Wulan P., Widhiana HP.

bisa dilaksanakan dengan cepat ini, tidak didukung dengan
kemampuan yang berimbang dari Dirjen Agraria yang memang
bertanggungjawab mengatur pengukuran kadasteral wilayah
transmigrasi tersebut. Kondisi ini apabila dibiarkan terus mene-
rus, akan menyebabkan disharmonisasi relasi antara Pemerintah
Pusat dan Dirjen Agraria dan bukan tidak mungkin akan menye-
babkan gagalnya program.
Pak Amin meminta Pak Managam sebagai staf perundang-
undangan BPN yang baru untuk membuat konsep surat edaran
yang berisi petunjuk pelaksanaan pengukuran kadasteral
transmigrasi. Dalam penugasan itu dipesankan bahwa untuk
pengukuran wilayah transmigrasi tidak perlu melalui pengukuran
kadasteral, melainkan cukup dengan pengukuran keliling batas
dari bidang TGT dan tidak perlu dari bidang pendaftaran tanah.
Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan yang sangat
mungkin terjadi karena pengukuran kadasteral memerlukan
peralatan khusus yang jumlahnya terbatas dan mekanisme yang
lebih rumit. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan
pengukuran tersebut akan berjalan lambat dan tidak akan mampu
mengimbangi laju program transmigrasi yang dicanangkan
pemerintah. Berdasarkan petunjuk tersebut, Pak Managam
segera menyusun draf surat edaran. Bahasa dan kata-kata yang
ada disusun dengan halus, jelas, dan sistematis, serta menggu-
nakan pilihan kata yang tepat sehingga maksud surat tersebut
dapat tersampaikan dan mengena di hati pimpinan. Surat edaran
itu ternyata cukup efektif dan dapat menjadi solusi serta tidak
menimbulkan gejolak di daerah.
Pada waktu itu, teknologi masih belum memadai seperti
sekarang. Komputer di kantor masih sangat terbatas dan banyak
yang belum menguasai. Namun atas inisiatifnya, draf surat