Page 104 - Biografi Managam Manurung

Managam Manurung: Sestama BPN RI ... 89

sudah pasrah dengan keadaan. Apa yang tercantum dalam Un-
dang-Undang Otonomi Daerah sudah demikian adanya dan tidak
bisa ditawar-tawar lagi. Yang terpikirkan ketika itu hanya mem-
persiapkan diri untuk melaksanakan sisa tugas dan kewenangan
yang tidak bisa dikerjakan oleh daerah. Sisa tugas inilah yang
menjadi setitik harapan bahwa kewenangan pusat masih akan
dipertahankan. Apabila hal serupa ini yang terjadi, maka bisa
dipastikan bahwa BPN hanya akan berupa satu direktorat saja.
Berbagai perdebatan dari mulai: substansi UU, pendelegasian
kewenangan, substansi kewenangan yang diserahkan, sampai
pada kemungkinan upaya penyelamatan BPN agar tetap eksis
dan menjadi instansi vertikal di bawah presiden, terus mewarnai
rapat-rapat yang digelar.
Terbersit tanya di benak Pak Managam ketika itu, ‘Apakah
daerah memang sudah siap melaksanakan otonomi bidang
pertanahan?’. Apabila kenyataannya belum siap baik secara
infrastruktur, SDM maupun kapabilitasnya, justru bencanalah
yang akan datang kalau urusan pertanahan dipaksakan tetap
diserahkan ke daerah. Secara cermat Pak Managam kembali mem-
baca dan mengkaji amanat UU tentang pemerintahan daerah
tersebut. Disebutkan bahwa pusat dalam hal ini BPN berwenang
untuk menerbitkan norma standar dan standar operational
prosedur (SOP) kebijakan pertanahannya. Hal ini berarti ada
norma induk/pokok yang masih menjadi kewenangan pusat,
bukan pada sisa/pecahan kewenangan daerah yang tidak bisa
dilakukan seperti masalah sengketa dan Hak Pengelolaan.
Kekhawatiran lain yang muncul ketika itu adalah memi-
kirkan langkah yang paling tepat. BPN tidak boleh salah langkah,
karena sekali salah langkah maka kewenangan tersebut tidak
akan bisa ditarik lagi. Berkali-kali Pak Managam membaca dan