Page 107 - Biografi Managam Manurung
P. 107
92 Oloan Sitorus, Dwi Wulan P., Widhiana HP.
mengajukan hal tersebut, termasuk pertanyaan dari Kepala Biro
Hukum Seskab Edy Sudibyo, S.H. Sindiran yang cukup keras
juga muncul ketika itu, yang menuduh BPN seakan menghalang-
halangi pelaksanaan otonomi daerah.
Dalam berbagai kesempatan, Pak Managam kembali
menegaskan bahwa maksud ketentuan ini hanya untuk
mewujudkan unifikasi hukum. Artinya agar daerah jangan
menerbitkan peraturan hukum khususnya terkait pertanahan
terlebih dahulu. Unifikasi hukum berarti di seluruh wilayah In-
donesia berlaku satu aturan hukum secara nasional.
Perjuangan dan sepak terjang Pak Managam dalam mempertahankan BPN
RI sebagai instansi vertikal lepas dari gelombang otonomi daerah ini
diamini oleh Pak Lutfi Nasution. Dalam halaman 267-268 buku biografi
Pak Lutfi “Lutfi Nasoetion, Cum Laude Gunung Salak” setebal 342
halaman disebutkan bahwa Pak Managam banyak tahu soal permasalahan
ini. Pak Managam menyitir tentang adanya keinginan segelintir kepala
daerah yang merasa kekuasaannya tidak lengkap jika tanah belum masuk
kekuasaan dan kewenangan mereka. Untunglah, Pemerintah menyadari
hal ini demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
diterbitkan Keppres untuk mengawal agar otonomi tidak disalahartikan.
“Kekuasaan pertanahan tidak boleh diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
Tanah air harus centralized karena salah satu jiwa pemahaman pemikiran
Soekarno adalah NKRI. Jika tanah diotonomkan, itu sama artinya
menyuburkan bibit federalisme.”
Pada akhirnya Keppres pun disetujui. BPN RI segera mela-
kukan sosialisasi kepada seluruh jajarannya. Untuk mensosiali-
sasikannya terbitlah surat pengantar yang ditandatangani Kepala
BPN, Bapak Soerjadi Soedirja, yang berisi petunjuk teknis pada
seluruh pemerintah daerah di Indonesia bahwa P3D tidak dise-
rahkan kepada daerah dan pelaksanaannya menunggu petunjuk
lebih lanjut.
