Page 106 - Biografi Managam Manurung

Managam Manurung: Sestama BPN RI ... 91

Tanah. Hal ini cukup problematis mengingat secara riil BPN
sudah menghapus biaya-biaya terkait pendaftaran tanah saat
itu, sementara daerah justru menetapkan Perda yang mengatur
hal tersebut bahkan dengan nilai yang jauh lebih besar dari
aturan induknya. Bahkan di Cirebon ada konsep perubahan Panita
Pemeriksaan Tanah (Panitia A).
Berbagai penyimpangan yang muncul sebagai akibat imple-
mentasi dan penafsiran UU otonomi daerah, mendorong Pak
Managam untuk mengakhiri silang sengkarut yang ada. Maka
disusunlah Keppres No. 10 Tahun 2001 yang menentukan bahwa
semua per-UU-an yang berlaku sebelum PP No. 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom Pelaksana Otonomi Daerah di Bidang
Pertanahan masih tetap berlaku di bidang pertanahan. Tujuan
dari ketentuan tersebut adalah unifikasi hukum yaitu untuk
menghindari munculnya berbagai Perda sebagaimana Perda
Cilegon, Kalimantan, maupun Cirebon yang sudah ingin mem-
buat kebijakan pertanahan secara tersendiri. Pusat harus memi-
liki kewenangan untuk membuat standar dan norma, sehingga
aturan yang ada akan tetap selaras dan harmonis. Apabila hal
ini tidak dilakukan dan dibiarkan dengan memberi kewenangan
mutlak pada daerah untuk menentukan, maka akan timbul
disharmonisasi bahkan kekacauan aturan dalam bidang perta-
nahan. Argumen ini ternyata didukung oleh Pak Luthfi Nasution
pada saat itu. Pak Managam mampu memberikan alternatif solusi
dan menjadi “ice breaker” di saat upaya untuk mempertahankan
eksistensi BPN mulai genting. Perjuangan Pak Managam tidak
selesai sampai disini. Untuk memuluskan klausul ini dalam
Keppres No. 10 Tahun 2001, ia harus pasang badan menghadapi
berbagai pertanyaan yang menyangsikan maksud BPN RI