Page 108 - Biografi Managam Manurung

Managam Manurung: Sestama BPN RI ... 93

Ketika itu masih saja banyak suara yang pro maupun kontra
dengan posisi BPN yang berusaha mempertahankan statusnya
sebagai instansi vertikal dan tidak lebur dalam otonomi daerah.
Kritikan dan suara keras bermunculan terutama dari kalangan
pemerintah daerah. Para bupati dan walikota mengirimkan surat
permohonan informasi dan pertanyaan kepada Presiden Abdur-
rahman Wahid (Gus Dur). Hal ini membuat sekretaris negara
turut gerah. Pak Edy Sudibyo, S.H., meminta konfirmasi kepada
Pak Managam terkait keberatan yang diajukan para bupati dan
walikota. Setelah melalui berbagai proses dan pertimbangan yang
melihat bahwa tidak dimungkinkan lagi untuk menarik Keppres
yang ada, maka diputuskan bahwa BPN RI diberikan waktu 2
(dua) tahun untuk bisa mempersiapkan penyerahan kewenangan
tersebut kepada daerah. Namun dua tahun berlalu ternyata
persiapan belum tuntas, sehingga masih dilakukan perpanjangan,
Masa-masa perpanjangan ini memberikan kesempatan untuk
kembali memikirkan apakah tepat untuk mengotonomikan
urusan pertanahan?
Tidak lama berselang, terbitlah Keppres No. 34 Tahun 2003
tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Dengan
otoritas yang dimiliki, Pak Joyo Winoto mampu mempertahankan
BPN RI sebagaimana telah dirintis Pak Managam melalui Keppres
No. 10 Tahun 2001, dapat terus dipertahankan. Inilah prestasi
dan dedikasi terbesar yang diperjuangkan Pak Managam selama
berada di Biro hukum khususnya, bahkan BPN RI umumnya.
Atas kerja keras dan dedikasinya itu pulalah Pak Managam kemu-
dian dipromosikan untuk menduduki jabatan sebagai Kepala
Biro Organisasi dan Kepegawaian BPN RI. Satu hal yang diingat
ketika itu adalah pesan dari Pak Lutfi Nasution kepadanya agar
senantiasa bekerja keras dan tetap low profile.